Pemerintah menargetkan Provinsi Bali bebas rabies pada tahun 2012 atau lebih cepat dari target nasional pada tahun 2015. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Bali dijadikan prioritas penanggulangan penyakit yang disebabkan gigitan hewan penular terutama anjing mengingat rabies di wilayah ini tergolong parah. “Apalagi Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia dan daerah strategis bagi ekonomi nasional. Kalau terlambat, dampaknya sampai ke manca negara”, kata Prof. Tjandra pada peringatan Hari Rabies Sedunia di Tabanan Bali tanggal 4 November 2009. Menurut Dirjen P2PL, berbagai kebijakan dilakukan Departemen Kesehatan dalam menanggulangi penyakit rabies. Depkes bekerja sama dengan WHO telah berupaya membantu pengendalian rabies di Provinsi Bali dengan menyediakan vaksin anti rabies (VAR) untuk manusia, menyediakan media penyuluhan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan melalui pelatihan dokter/paramedis Puskesmas dan klinik swasta di 6 Kabupaten/Kota serta membantu kebutuhan vaksin antirabies untuk hewan sebanyak 120.000 dosis.

Prof. Tjandra menambahkan, agar masyarakat dengan mudah mendapat pertolongan bila digigit hewan penular rabies, maka seperti daerah tertular lain dianjurkan mendirikan ”Rabies Center” yaitu Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk Dinas Kesehatan setempat sebagai pusat informasi dan penanganan kasus gigitan hewan penular rabies. Dengan bantuan Bupati atau Walikota se provinsi Bali, diharapkan ketersediaan sarana dan prasarana Rabies Center dapat dipenuhi.

Untuk mendukung Rabies Center tersebut, Depkes menyerahkan beberapa sarana pendukung seperti vaksin untuk manusia 100 kuur (400 vial) untuk 100 pasien, Alat Pelindung Diri (APD) 10 set untuk masing-masing Kabupaten/Kota, media promosi kesehatan khususnya rabies (poster, roll banner, eks banner, leaflet, buku pegendalian, poster dan CD).

Pada kesempatan itu juga diserahkan hadiah lomba melukis bertema anjing bagi siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Tabanan. Hasil lomba melukis tersebut akan dipamerkan di Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2009.

Kegiatan Hari Rabies Sedunia tahun 2009 di Tabanan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Pejabat Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta Jajaran terkait dari Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kantor Karantina Hewan serta pejabat terkait lainnya.

Prof. Tjandra mengakui, penyebaran rabies di Bali tergolong cepat. Jika tahun lalu kasusnya hanya terjadi di Badung dan Denpasar, saat ini telah menyebar ke-empat daerah lainnya yaitu Gianyar, Tabanan, Bangli dan Karangasem. Dinas Kesehatan setempat sampai saat ini telah mengidentifikasi 14.264 kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) dan mengakibatkan 15 orang meninggal dengan klinis rabies dan 4 orang dengan hasil laboratorium positif. Sedangkan kasus gigitan akibat hewan penular rabies di seluruh Indonesia sampai saat ini bahkan telah mencapai lebih dari 12.000 kasus gigitan, dimana rata-rata kasus gigitan di 24 provinsi tertular rabies selama 5 tahun terakhir (2005 – 2009) adalah 18.469.

Selain banyaknya populasi anjing di P.Bali, juga banyak hewan penular rabies lainnya yaitu kera. Oleh karena itu perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan virus rabies tersebut dari anjing kepada hewan lainnya terutama kera, ujar Prof. Tjandra.

Sebelumnya provinsi Bali merupakan provinsi bebas rabies. Namun dengan ditemukannya kasus positif pada anjing di daerah Kedonganan dan manusia di Desa Ungasan, Jimbaran, Kabupaten Badung pada bulan November 2008, Bali kemudian dinyatakan sebagi provinsi ke-24 yang tertular rabies.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Sesda Bali I Ketut Wija mengatakan, berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Prov. Bali dalam rangka mencegah penyebaran rabies antara lain dengan dikeluarkannya instruksi pelarangan lalu lintas hewan penular rabies dari kabupaten tertular ke kabupaten bebas lainnya namun hasilnya belum optimal.

Pelarangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan atau Pengeluaran HPR dari dan atau ke Provinsi Bali. Disamping itu kepada Bupati dan Walikota se Bali agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyakit rabies melalui Surat Edaran dan Instruksi Nomor 1 tahun 2009 tentang pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies.

Langkah-langkah operasional lainnya, vaksinasi terhadap 66.901 ekor anjing (16,37%) dan dimusnahkannya sebanyak 26.705 ekor anjing (6,53%) dari 408.673 populasi anjing yang ada di Bali. Upaya pemulihan status kesehatan masyarakat bagi yang tergigit hewan penular rabies sudah dilakukan sebanyak 43.788 dosis vaksin anti rabies ditambah pembiayaan pengobatan lainnya yang diperlukan. Juga telah dikembangkannya Rabies Center di masing-masing kabupaten/kota sebagai tempat pelayanan kesehatan sekaligus tempat media promosi mengenai rabies kepada masyarakat, ujar Ketut Wija.

Peringatan Hari Rabies Sedunia dilaksanakan di Kabupaten Tabanan karena merupakan salah satu daerah tertular rabies. Sehingga diharapkan dapat menyatukan langkah dan gerak bersama dalam melaksanakan pemberantasan rabies di Kab. Tabanan khususnya dan provinsi Bali pada umumnya. Demikian Bupati Tabanan, N. Adi Wiryatama, SSos, MSi.

Pada kesempatan itu juga dilakukan pemberian vaksinasi massal bagi hewan peliharaan (anjing) oleh Dinas Peternakan Kab. Tabanan dibawah koordinasi Depatemen Pertanian. Seusai acara dilakukan kunjungan ke Rabies Center yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Jl. Pahlawan 14 Tabanan.

Kunjungan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr. PH ke Bandung tanggal 2 November 2009, mendapat perhatian sejumlah media cetak dan elektronik untuk memperoleh penjelasan berbagai hal termasuk program 100 hari Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II. Di Bandung, Menkes melakukan serangkaian kegiatan yakni memberikan pengarahan pada seminar memperingati Hari Pneumonia Sedunia “ The Forgotten Killer of Children “ di aula FK-Unpad, mencanangkan pengobatan massal bagi 32 juta penduduk di daerah endemis filariasis (penyakit kaki gajah) di RSUP Hasan Sadikin dan kunjungan ke RS Paru Dr. Rotinsulu.

Usai memberikan pengarahan di FK-Unpad, Menkes langsung dikerubuti media untuk meminta penjelasan seputar program seratus hari dan lain-lain, namun karena jadwalnya yang padat permintaan wartawan baru terpenuhi usai mencanangkan pengobatan massal filariasis di Aula RSUP Hasan Sadikin.

Dalam penjelasannya kepada wartawan, dr. Endang R.Sedyaningsih, mengatakan dalam 100 hari pertama menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II ada empat program utama yang menjadi fokus agenda kerjanya, yaitu pertama peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat dengan penekanan pada penduduk miskin.

Program kedua yaitu peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, penanganan masalah gizi dan sebagainya.

“Program ketiga yaitu pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana,” katanya.

Sedangkan program keempat, yaitu peningkatan ketersediaan, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Menkes mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan orang-orang miskin yang tidak terdaftar seperti gelandangan.

“Hal yang menjadi problem dalam Jamkesmas adalah orang-orang yang tidak terdaftar. Dalam 100 hari ke depan, akan dibagikan kartu bagi orang-orang gelandangan dan orang-orang di panti asuhan sehingga mereka dapat jaminan untuk berobat,” kata Menkes.

Selain itu, Depkes juga akan berusaha menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan Jamkesmas yang belum terselesaikan, ujar dr. Endang.

Untuk mencapai program MDGs juga ada program `sweeping` balita gizi buruk. ” Kita sudah punya data dari Riset Kesehatan Dasar, daerah mana saja yang ada kasus gizi buruk dan kita akan fokuskan ke daerah tersebut, dan kemudian kita rujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan pemberian makanan tambahan agar gizinya tercukupi,” kata Menkes.

Komite Nasional

Menkes mengatakan, pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebijakan proteksi terhadap semua sampel/spesimen dan strain suatu penyakit hasil penelitian di Indonesia. “Saya akan membentuk suatu komite atau komisi nasional yang terdiri dari pakar spesialis anak, pakar spesialis penyakit dalam, virologi, serta pakar-pakar dari universitas dan dari Depkes,” kata dr. Endang.

“Komite itu akan menjadi semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing, dan lain sebagainya” kata Menkes.

Depkes juga akan membentuk komite material transfer agreement (MTA) yang memutuskan, apakah spesimen virus/bakteri hasil suatu penelitian bisa dibawa keluar dari Indonesia atau tidak. Tetapi sedapat mungkin, spesimen tidak dibawa keluar dari Indonesia,” kata Menkes.